Kandidat dari Politik Dinasti Semakin Meningkat pada Pilkada 2024

KBRN, Sleman: Sejak gelaran Pilkada pada 2013 lalu, praktik politik dinasti di Indonesia semakin banyak dilakukan. Dari hasil kajian yang dilakukan IFAR Atma Jaya, Electoral Corner FISIPOL UGM, dan PolGov FISIPOL UGM, saat ini ada 605 kandidat dinasti dalam Pilkada 2024.

Jumlah ini menurut peneliti IFAR Yoes Kenawas terbagi menjadi 384 kandidat gubernur dan wali kota atau bupati. Serta 221 orang kandidat wakil gubernur, wakil wali kota, maupun wakil bupati. "Yang jadi masalah adalah politisi dinasti yang berkompetisi di Pilkada 2024 ini naik hampir dua kali lipat dibandingkan gelombang pemilu serentak sebelumnya," katanya dalam media briefing yang digelar Rabu (20/11/2024).

Peraturan pemilu terakhir menurutnya menjadi salah satu penyebab politik dinasti meningkat. Karena tidak ada aturan yang melarang politik dinasti ini. Berbeda dengan Pilkada 2015 lalu yang memiliki pasal yang membatasi hal ini.

"Itu kemudian dibatalkan MK dan kerannya seperti dibuka begitu dan yang menangkap ini ya politisi dinasti, keputusan MK kemarin juga pendek waktunya jadi yang banyak mengambil kesempatannya ya mereka-mereka ini," katanya.

Faktor lainnya kata Yoes karena banyak pemimpin daerah yang sudah selesai masa kepemimpinannya karena dua periode. Sehingga mereka mempromosikan keluarganya atau mengkader mereka untuk menjadi wakil dan disiapkan untuk pilkada berikutnya.

"Biaya politik kita juga mahal makanya mereka yang menguasai struktur partai di tingkat lokal punya privilese untuk menaikkan anggota keluarganya," kata Yoes.

Selain itu seringkali mereka juga menyalahgunakan sumber daya yang ada ketika menjabat untuk mempromosikan anggota keluarganya. "Contohnya istri bupati yang muncul terus dalam publikasi selama masa pemerintahan, ini memberi head start untuk mempopulerkan diri kepada masyarakat," ujarnya.

Di sisi lain masyarakat sebagai pemilih juga cenderung toleran terhadap dinasti politik. Padahal masyarakat turut terdampak politik dinasti ini. "Seperti di Banten itu Pandeglang itu masuk daerah yang miskin, sementara di Cilegon yang tidak ada politik dinastinya itu pembangunannya lebih baik," kata Amalinda Safirani, peneliti PolGov FISIPOL UGM di kesempatan yang sama.

Selain itu dikhawatirkan ke depan politik dinasti ini akan semakin massif di Indonesia. Serta dengan langgengnya hal ini membuat kompetisi politik terbatas pada kalangan tertentu. (Dev)